tipsbisniskudesign.my.id –
Jakarta, CNBCÂ Indonesia – otoritas memiliki target perkembangan Pusat Informasi Nasional akan rampung pada Oktober 2024. PDN pada kawasan Jabodetabek ini akan menjadi pusat konsolidasi serta interoperabilitas data pemerintah.
CEO Inixindo Jogja Andi Yuniantoro mengungkapkan, Pusat Informasi Nasional yang tersebut akan dijalankan oleh Kementerian Komunikasi serta Informatika merupakan sebuah upaya pemerintah untuk menuju kedaulatan data juga sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Egosektoral data itu masih ada, jadi data ini punyaku tidak punyamu. Hal seperti ini masih berbagai sekali. Karena itu, Pusat Fakta Nasional merupakan sebuah proses berani untuk mewujudkan data sebagai single source of truth. Coba bayangkan ada berapa berbagai data yang tersebut dimiliki area terkait kesehatan, data ini kan harus dikumpulkan agar dapat dianalisis,”kata Andi Yuniantoro pada Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia dengan tema One Angka One Policy yang digunakan dijalankan Kementerian Komunikasi lalu Informatika bersatu Sisiplus.
Andi menambahkan, pada waktu ini data tersebar pada mana-mana serta ini harus bisa saja dimanfaatkan agar pengambil kebijakan bisa saja menghasilkan sebuah kebijakan berbasiskan data (data based evidence).
Associate Professor Monash University Indonesia Ika Karlina Idris mengungkapkan, tak mudah untuk menimbulkan data yang tersedia bisa jadi bercerita. Hal ini juga dialami oleh banyak negara maju. Karena itu, kata Ika, harus ada pihak tertentu yang tersebut merapihkan data yang dimaksud tersebar pada mana-mana.
“Data itu tidak ada bisa saja hanya saja disediakan tapi harus divisualisasikan dan juga ada ceritanya. Kalau sudah ada dapat insight dari data yang dimaksud baru dapat dijadikan acuan di menghasilkan sebuah kebijakan. Jadi, memang benar harus ada insentif untuk instansi yang dimaksud menimbulkan kebijakan berdasarkan data,” ujar Ika.
Ika menambahkan, digital leadership menjadi hal yang krusial terkait kedaulatan data. Karena, salah satu pengguna data adalah pemimpin, baik pada pusat maupun daerah.
“Jadi, contohnya ada pemimpin yang dipanggil DPR serta harus berargumen. Kalau menggunakan data maka akan susah untuk didebat, perlu upaya lebih lanjut untuk menggugat argumen yang digunakan berdasarkan data,” lanjut Ika.
Andi juga menegaskan, digital leadership harus dilaksanakan secara top down. Karena, proses digitalisasi adalah hal yang tersebut tak mampu dikembalikan lagi (point of no return). Menurut Andi, proses digitalisasi akan berjalan selamanya sehingga kebijakan top down itu merupakan hal mutlak yang dimaksud harus dilakukan.